Social Media + Blogging Review Contest Urbanindo.Com

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008

 Peraturan

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

  1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
  3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
  6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Informasi yang dikecualikan dalam Undang-undang ini antara lain adalah:[2]

  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
  • Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
  • Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Link Download: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sumber Tulisan:

  • http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Keterbukaan_Informasi_Publik

Author: 

Blog yang berisi info mengenai Pontianak, perjalanan Blogger Borneo, liputan kegiatan, dan review produk jasa terbaru. Jika ada yang berminat produknya direview langsung aja menghubungi 08565030366. Thanks...

Toko Online Busana Muslim Terbaik di Indonesia

Jasa Pembuatan Laporan Keuangan

Dapatkan update artikel terbaru dari Blogger Borneo. Cukup masukan alamat email dan klik BERLANGGANAN.

Cek Kotak Surat Setelah Memasukkan Email untuk Melakukan Verifikasi

One Response

Berikan Komentar Disini Yach...

Loading Facebook Comments ...
  1. "Mengenal Lebih Dekat" Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat | Blogger Borneo26/03/2013 at 7:02 AMReply

    [...] informasi yang menunjukkan aktifitas para wakil rakyat kita selama ini seperti apa. Padahal sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 bahwa  setiap badan publik WAJIB untuk memberikan akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk [...]

Leave a Reply

 

  1. [...] informasi yang menunjukkan aktifitas para wakil rakyat kita selama ini seperti apa. Padahal sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 bahwa  setiap badan publik WAJIB untuk memberikan akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk [...]