Peraturan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

  1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
  3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
  6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Informasi yang dikecualikan dalam Undang-undang ini antara lain adalah:[2]

  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
  • Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
  • Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Link Download: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sumber Tulisan:

  • http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Keterbukaan_Informasi_Publik

413 total views, 9 views today

Komentar via Facebook

Komentar

View Comments (1)

1 Comment

  1. Pingback: "Mengenal Lebih Dekat" Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat | Blogger Borneo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Peraturan
@BloggerBorneo

Blogger Borneo News merupakan media online independen yang berisikan informasi seputar Kalimantan Barat, liputan khusus, dan review produk terbaru. Bagi yang berminat produknya direview bisa melihat syarat dan ketentuan di halaman LAYANAN .

More in Peraturan

Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber Final

Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber

Dwi Wahyudi05/12/2014
UU Kependudukan Terbaru Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan

Dwi Wahyudi22/11/2014
Undang-Undang KPK Terbaru

Undang-Undang KPK Terbaru Nomor 30 Tahun 2002

Dwi Wahyudi24/10/2012
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Undang-Undang PPh Terbaru Nomor 36 Tahun 2008

Dwi Wahyudi12/06/2012
Undang-Undang Pornografi No 44 Tahun 2008

Undang-Undang Pornografi Terbaru Nomor 44 Tahun 2008

Dwi Wahyudi21/05/2012
Jaminan Hari Tua Jamsostek

Undang-Undang Jamsostek Terbaru Nomor 40 Tahun 2004

Dwi Wahyudi17/05/2012