best counter
Blogger Borneo News
Peraturan

Undang-Undang KPK Terbaru Nomor 30 Tahun 2002

Undang-Undang KPK Terbaru Nomor 30 Tahun 2002

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Sepanjang sejarah berdirinya, KPK telah mengalami lima kali pergantian pimpinan, antara lain: Taufiequrachman Ruki (2003-2007), Antasari Azhar (2007-2009), Plt. Tumpak Hatorangan Panggabean (2009-2010), Busyro Muqoddas (2010-2011), dan Abraham Samad (2011-Sekarang). Sejak dibentuk, KPK telah menyelesaikan beberapa kasus korupsi di Indonesia. Selain tertangkapnya beberapa oknum anggota DPR RI, yang terakhir masih hangat diperbincangkan dan dalam proses persidangan adalah mengenai kasus korupsi Wisma Atlet dan Hambalang yang melibatkan mantan bendahara Partai Demokrat yaitu Nazaruddin beserta kawan-kawannya.

Jika dilihat berdasarkan undang-undang, KPK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

TUGAS KPK

  1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
  2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
  3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
  4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
  5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

WEWENANG KPK

  1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
  2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
  3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
  4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
  5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

Untuk tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi selengkapnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (DW)

Sumber Referensi:

  • http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi

2,275 total views, 24 views today

Komentar via Facebook

Komentar

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Peraturan
@BloggerBorneo

Blogger Borneo News merupakan media online independen yang berisikan informasi seputar Kalimantan Barat, liputan khusus, dan review produk terbaru. Bagi yang berminat produknya direview bisa melihat syarat dan ketentuan di halaman LAYANAN .

More in Peraturan

Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber Final

Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber

Dwi Wahyudi05/12/2014
UU Kependudukan Terbaru Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan

Dwi Wahyudi22/11/2014
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008

Dwi Wahyudi04/07/2012
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Undang-Undang PPh Terbaru Nomor 36 Tahun 2008

Dwi Wahyudi12/06/2012
Undang-Undang Pornografi No 44 Tahun 2008

Undang-Undang Pornografi Terbaru Nomor 44 Tahun 2008

Dwi Wahyudi21/05/2012
Jaminan Hari Tua Jamsostek

Undang-Undang Jamsostek Terbaru Nomor 40 Tahun 2004

Dwi Wahyudi17/05/2012