Syarif Ibrahim Al-Qadrie: Tetap Menghargai Perbedaan dalam Kemajemukan

Sejumlah netizen, rekan, kolega dan sahabat meminta saya memberi komentar tentang kasus Supadio. Berikut ini ijinkan saya menyampaikan komentar tersebut dalam kapasitas saya sebagai atau secara pribadi demi tanggung jawab saya sebagai seorang warga negara yang cinta kemerdekaan dan perdamaian.

Syarif Ibrahim Al-Qadrie

HRZ dan sejumlah rombongannya masih berada di Tanah Suci menjalankan Umroh atas udangan sepenuhnya dari Raja Salman, ini merupakan bentuk nyata dari penghargaan tinggi Kerajaan dan Rakyat Arab Saudi kepada Ulama Indonesia, khususnya pribadi HRZ dan FPI. Jadi, sampai sekarang HRZ belum berada di Tanah Air.

Agar tidak mengecewakan masyarakat Kalbar umumnya dan Mempawah khususnya, FPI berencana mengirim utusannya ke kota itu via Pontianak melalui bandara Supadio untuk menggantikan HRZ. Akan halnya terdapat sejumlah anggota suatu kelompok masyarakat dan pimpinannya untuk tidak menerima utusan itu, sampai sekarang masalah tersebut sudah diselesaikan dan kondisi Kalbar, khususnya Pontianak aman-aman saja.

Apakah benar ada penolakan dari kelompok tertentu terhadap utusan tersebut? Jika memang benar, sebaiknya kita serahkan hal tersebut kepada POLDA Kalbar (dalam manajemen konflik disebut sebagai CODE of CONDUCT = cara bertindak menyerahkan kasus itu kepada kepolisian dan diselesaikan berdasarkan hukum nasional dan internasional). Agar masalahnya tidak membesar, Polisi harus tegas. Kita percaya bahwa rakyat dan kelompok manapun dan pimpinan mereka akan menyerahkan hal tersebut kepada dan percaya ke petugas keamanan untuk mengatasinya.

Jika memang pihak Polisi tidak dapat bertindak secara profesional dengan melindungi tamu tersebut, itu soal lain. Menurut beberapa sumber tokoh masyarakat dari berbagai kelompok, polisi dan petugas keamanan tidak boleh tunduk dengan pihak manapun karena negara kita adalah negara hukum sehingga setiap WNI dan kelompok manapun dilindungi oleh hukum dan peraturan berlaku secara nasional dan internasional. Kalau tidak demikian maka negara kita masuk dalam kategori “negara hukum rimba” alias tidak ada hukum, lalu kita seharusnya tunduk pada apa dan siapa?.

Kalau kemudian Polisi –masih katanya, dan berita masih dimpang siur—menyuruh tamu dan rombongan itu masuk lagi ke dalam pesawat, tidak diijinkan untuk melanjutkan ke Mempawah dan diterbangkan lagi ke Jakarta, kebijakan polisi seperti itu mungkin memang salah satu jalan ke luar untuk menghindari peristiwa kekerasan yang tidak diinginkan. Namun, sebaiknya, pihak kepolisian (POLDA) menghubungi tokoh atau pemuka masyarakat baik formal maupun informal dari kelompok terkait untuk mencari jalan keluar yang arif bijaksana, tapi tetap dalam koridor hukum positif yang berlaku secara nasional.

Jalan keluar positif dan arif bijaksana ini penting agar peristiwa tersebut tidak menjadi preseden (kebiasaan yang tidak arif dan tidak juga dlm koridor hukum) yang akan terulang kembali. Kita percaya, tentu ada pimpinan kelompok terkait manapun dan siapapun akan tetap menjadi bagian dari pemecahan masalah dan bukan menjadi bagian dari masalah.

Salah satu dari persyaratan agar tamu/orang tersebut diijinkan melanjutkan perjalanan mereka ke Mempawah, mungkin sebaiknya diadakan perundingan/permufakatan antara rombongan tamu dengan kelompok terkait yang merasa sudah “dirugikan” atau “diperhinakan” (maaf kalau kasus itu ada). Permufakatan itu hendaknya disaksikan dan “ditengahi” atau dipertemukan oleh pejabat berwewenang dari pihak POLDA. Butir-butir kesepakatan itu antara lain terpenting adalah pihak tamu dari kelompok terkait TIDAK boleh mengulangi lagi ucapan yang menyakitkan terhadap oknum pribadi pemimpin dan oknum anggota kelompok terkait, misalnya dengan kata-kata: Kafir, Murtad, Munafik, dll. (maaf inipun kalau kata-kata seperti itu pernah terlontar keluar).

Jika perlu, kesepakatan itu harus dilakukan secara tertulis sehingga mengarah pada jalan rekonsiliasi.Dalam hal ini, kami, kita dan saya pribadi, sangat dapat memahami dan juga merasa sakit dan terluka jika kami, kita, orang Kalbar ini dikatakan “Kafir”, “Murtad”, “Munafik”, “Malas” dan stigma negatif lainnya. Namun, kami juga menyadari bahwa perbuatan dan kata-kata sangat negatif itu dilakukan oleh pribadi-pribadi dan oknum yang tidak bertanggung jawab dari kelompok terkait, bukan secara umum oleh organisasi atau instansi terkait.

Kita dan kami mengharapkan bahwa kesan negatif kita menolak tamu dan anti pada kelompok sosial dan agama tertentu TIDAK pernah ada pada tradisi dan budaya kami, kita. Sejarah membuktikan kelompok etnis Dayak dan Melayu cinta damai. Kami menyadari bahwa penghinaan terhadap kami adalah semacam ketidakpahaman dan kekurangtahuan oknum-oknum tersebut terhadap tradisi dan budaya kami. Kami, juga menyadari bahwa apa yang sudah tersebar luas dalam bentuk pidato yang terdapat dalam WA yang dilakukan baik oleh oknum pribadi pemimpin organisasi terkait maupun oleh pimpinan strategis daerah sehingga dianggap sebagai provokator yang melancarkan provokasi kebencian, sebenarnya hanya merupakan wujud reaksi emosi kemarahan sporadis tidak terencana yang tidak dimaksud untuk membenci kelompok lain lalu menggerakkan massa.

Bukti nyata tak terbantahkan timbul bukan saja adanya pernyataan MENYEJUKKAN dari pihak organisasi/ lembaga adat Dayak baik non-Muslim maupun Muslim, yang menghimbau untuk TIDAK mengerahkan massa mereka dan menyatakan bahwa kelompok Dayak TIDAK anti umat Islam. Karena banyak orang Dayak juga beragama Islam. Akan tetapi juga sikap yang diperlihatkan oleh tokoh masyarakat umum dan organisasi FPI yang mendorong para anggotanya untuk TIDAK melakukan aksi balik (counter action) atau perlawanan dalam bentuk apapun terhadap hadangan dari kelompok terkait.

Satu hal yang perlu dihargai tinggi terhadap pihak Kepolisian (POLDA KALBAR) yang menyatakan secara terbuka bahwa apa yang mereka sudah lakukan dengan melarang utusan organisasi terkait uuntuk meneruskan rencana ke Mempawah BUKAN suatu bentuk anti atau ketidakberpihakan pada organisasi tersebut dan BUKAN juga tidak setuju dengan kegiatan dakwa yang mereka lakukan dalam kawasan teritorial Indonesia. Namun, kebijakan itu dilakukan oleh POLDA untuk semata-maata menciptaskan kestabilan sosial politik dan untuk mencegah hal negatif dalam hubungan sosial keetnisan yang sudah terbina sangat positif selama ini.

Sebagian terbesar tokoh masyarakat Kalbar, para akademisi, terutama organisasi massa Dayak dan lebih khusus lagi Penasihat Dewan, Adat Dayak Kalbar dan Ketua Ikatan Dayak Islam, yang ditandatangani oleh Prof. Alamsyah, menyatakan babhwa Kepala Daerah Kalbar tidak pantas mengungkapkan kata-kata provokatif sehingga timbul/meningkatnya potensi konflik kekerasan. Namun, Alhamdulillah jaringan persahabatan dan persaudaraan antar kelompok etnis dan agama masih tetap terjalin, disebabkan antara lain tradisi dan adat budaya kami, Kalimantan, khususnya Kalbar, sangat menghargai tamu dan perbedaan. Selain itu, tokoh masyarakat dan pemimpin Kalbar sudah sampai pada kematangan untuk tetap mementingkan persatuan dan persaudaraan dengan karakter multi cultural (menghargai perbedaan dalam kemajemukan). Semoga, Amien.

Penulis: Syarif Ibrahim Al-Qadrie

Pendiri Al-Qadrie Center, Direktur Indonesia Conflict and Peace Study Network, dan Prof. Tamu Nordic Institute of Asian Study (NIAS), Copenhage, Denmark.


DAFTARKAN ALAMAT EMAIL DISINI UNTUK DAPATKAN E-BOOK TERBARU BISNIS ONLINE

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

CommentLuv badge