Earth Hour Pontianak 2016: Saya Menolak Kecuali PLN Memaksa

Charger terpasang di handphone, selepas pulang kerja seperti biasa, sambil berburu tulisan-tulisan terbaru, perhatian saya tertuju pada salah satu artikel menarik pada salah satu portal atau pangkalan data media (internet) cukup ternama yang mempunyai basis percetakan yang besar di negara ini.

Judul artikel tersebut adalah “Earth Hour Pontianak Ajak Warga Lakukan Gerakan Hemat Energi” yang diterbitkan oleh Tribun Pontianak Online pada tanggal 3 Maret 2016. Sontak saya mengingat, kampanye “Earth Hour” ini memang setiap tahun diadakan sekali. Entah kapan dimulainya, sayapun tak begitu mengikuti.

Di dalam artikel, diberitakan tentang sejarah dan makna dari “Earth Hour“, dan mengajak masyarakat Pontianak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Disebutkan, Earth Hour adalah sebuah kegiatan global yang diadakan oleh World Wide Fund for Nature (WWF). Saya simpulkan kegiatan tersebut mengkampanyekan kesadaran masyarakat untuk menghemat penggunaan energi (terutama energi listrik), dan mengajak rakyat untuk mematikan listrik pada 19 Maret 2016.

Menurut saya, kampanye ini baik dan mendidik. Namun, yang menarik perhatian saya untuk berpikir lagi adalah, bukankah Pontianak atau Kalimantan Barat sudah sering “mati lampu” atau dimatikan lampunya oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN)?. Di Pontianak, lantaran seringkali dilakukan pemadaman listrik oleh PLN bukankah secara tidak langsung “menghemat energi”? Lantas, apa urgensi persoalan energi (listrik) di Kampung Halaman kita hari ini?.

Tulisan singkat dan sederhana ini sebetulnya lebih tepat ditujukan untuk Kepala/Ketua WWF dan Kepala/Direktur PLN. Lantas apa kaitannya?. Justru bicara soal energi (listrik), tak pantas kalau kampanye krisis energi (Earth Hour) yang mulia tersebut tak dikaitkan dengan krisis PLN di Pontianak/Kalimantan Barat.

Krisis Listrik Pulau Kalimantan 2016
Krisis Listrik Pulau Kalimantan (Foto: KabarKalbar.Com)

Warga Pontianak – Kalimantan Barat sudah seringkali di”Mati”kan lampunya Pak, bahkan hampir setiap hari. Biasanya pemadaman listrik sehari 4 s/d 5 jam, tak jarang pula 7 s/d 8 jam. Tak dimintapun, PLN sudah “hemat energi” untuk warga di sini. Entahlah kata yang tepat adalah hemat energi, krisis energi, korupsi energi, atau ada pembebanan atau perlakuan berbeda antar-wilayah terhadap penggunaan energi listrik.

Jika tujuannya untuk menanamkan pendidikan di masyarakat, bahwa penghematan penggunaan energi (listrik) itu penting, saya kira yang patut diedukasi secara terfokus dan intensif adalah warga-warga yang ada di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, atau kota-kota besar lainnya yang menjadi pusat borosnya penggunaan listrik.

Menurut Data ASEAN Centre for Energy (ACE) tahun 2013, Indonesia adalah negara dengan tingkat pemborosan energi listrik yang paling tinggi saat ini, dengan 9 kota yang dianggap paling boros dalam penggunaan listrik. Artinya jelas penyebabnya adalah penggunaan listrik di sebagian kota-kota besar yang saya sebutkan di atas.

Pemerintah menyebut penyebabnya adalah penggunaan listrik yang besar dan berlebihan, tanpa kontrol yang baik, pemakaian di siang hari, tak mematikan lampu yang tidak diperlukan, budaya yang kurang baik akan penggunaan energi listrik atau dengan alasan-alasan lain.

Kampanye dalam mengurangi penggunaan listrik di siang hari, mematikan lampu bila tak diperlukan, bahkan menggunakan lampu hemat energi itu penting. Namun, saya kira harus tepat sasaran. Dan sebelum mengkampanyekan hal tersebut, lembaga-lembaga “hemat energi” sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah, mana wilayah yang menjadi prioritas untuk “dicekoki” kampanye “matikan lampu”.

Jika diperhatikan lebih dalam, biangnya krisis energi adalah listrik untuk penggunaan atau keperluan industri. Aktivitas industrial di kota-kota besar memakai banyak sekali energi listrik. Saya tak dapat membayangkan, berapa besar penggunaan lampu di gedung-gedung pencakar langit di Jakarta? Berapa banyak pendingin ruangan (Air Conditioner/AC) di gedung-gedung perusahaan di Surabaya, Medan, dan Makassar? Apakah satu gedung pencakar langit di Jakarta bisa menerangi 1 Kelurahan bahkan 1 Kecamatan di Pontianak atau di pelosok Kalimantan Barat?.

Entahlah, saya cuma mengira-ngira. Sayapun tak tau sejak kapan kota-kota besar itu menjadi prioritas listrik bagi PLN yang menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk menerangi gelapnya Indonesia. Begitupula Pontianak, barangkali selepas dihapuskannya ANIEM (Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij) – Perusahaan Listrik Hindia Belanda, kemudian PLN masuk di Bumi Khatulistiwa. Orang Pontianak sejak dulu sudah biasa menyebut listrik dengan kata “Anem”. Bila listrik PLN padam, mereka bilang “Anem Padam”.

Namun yang saya ingat di Kampung Ibu saya, Bakau Besar namanya, di Kabupaten Mempawah, baru masuk listrik pada awal tahun 2000an. Sebelum itu bila kami ke rumah atok/nenek untuk lebaran, sinar pelitalah yang menemani kami melepas rindu. Atau selepas diciptakannya lampu srongkeng (petromax), itu adalah barang istimewa yang ada di bumi ini bagi kami di malam hari. Saat itu, di Jakarta atau kota-kota besar lain tentu sudah terang benderang, jauh dari gelap seperti di Kalimantan.

Satu hal yang jelas dengan melihat ketimpangan itu, APBN yang digunakan oleh kementerian atau departemen di pusat Jakarta sana, atau utusannya di wilayah kami ini, adalah sebagian besar pendapatannya berasal dari Bumi Kalimantan (Borneo). Apa yang patut saya kritisi adalah kata “keadilan bagi seluruh rakyat…”. Saya kira dalam konteks ini patut dirumuskan kembali, bahwa, kata “rakyat” tersebut ditujukan kepada rakyat yang mana dan di wilayah mana? Rakyat ibukota negara atau ibukota untuk kota-kota besarkah? Atau untuk rakyat yang sudah menjadi pengusaha besar yang mampu membangun gedung-gedung tinggi? Atau rakyat yang bekerja di gedung-gedung tinggi itu?. Tak dapatkah kami mendapatkan perlakuan yang sama dengan kota-kota besar itu?.

Kemudian, kalian yang katanya para pengusaha besar (industrial) dengan segala modernitas aktivitasnya mengapa masih menggunakan energi listrik Negara untuk berdagang? Kawan-kawan kalian di luar Negeri sana yang katanya modern sudah menggunakan energi alam (energi panas matahari/solar energy, energi alam/gas, dan lain-lain). Mengapa tak mampu untuk menggunakan energi ramah lingkungan yang sama, agar supaya dapat sedikit berbagi listrik kepada kami yang ada di sini? Kami lelah memaki ketika tiba-tiba lampu mati. Kamipun bosan mengumpat ketika tiap malam harus menghadapi gelap yang pekat. Jelas Kalimantan juga ingin pembangunan yang baik dari semua lini. Namun, melulu terhambat karena energi yang kalian kembalikan dari hasil APBN yang terkumpul tak cukup untuk kami.

Menurut saya ini bukan soal menghemat listrik bagi rakyat kecil atau menengah ke bawah, atau umumnya masyarakat di Kalimantan Barat. Menurut saya ini soal keadilan yang harus diberikan sama, menyeluruh, dan lengkap bagi semua wilayah. Setiap orang disetiap wilayah wajib mendapatkan haknya agar sinar energi listrik itu bisa menerangi anaknya mengaji pada malam hari, belajar mengeja untuk ujian sekolah diesok harinya, menyetor laporan kerja yang tak cukup waktu dikerjakan di tempat kerjanya.

Di Kalimantan (Borneo) saya kira rakyatnya selalu patuh terhadap apapun kebijakan kalian di Jakarta sana. Tak pernah sekalipun terdengar pemberontakan atau perlawanan bersenjata. Bahkan Kalimantan selalu memberikan apa yang dimilikinya untuk Jakarta.

Mengenai diskursus energi (listrik) di Pontianak – Kalimantan Barat ini, tak ada tendensi apapun dari saya. Namun, saya yakin, rakyat Pontianak – Kalimantan Barat jelas berharap lebih untuk diperlakukan sebaik-baiknya oleh Pemerintah pemegang tampuk kekuasaan dan kebijakan energi listrik tersebut.

Sampai dengan kondisi energi (listrik) membaik di Bumi Kalimantan (Borneo). Saya MENOLAK mematikan lampu rumah saya pada 19 Maret 2016. Kecuali PLN yang mematikan paksa listrik di wilayah rumah saya. Mau tak mau saya kembali memaki dan mengumpat lagi.

Salam,

Anshari Dimyati

You might also like More from author

Comments

Proses...