2 Aturan Resmi Mengenai Pengendalian dan Pemeriksaan Keamanan di Bandar Udara

PP Nomor 3 Tahun 2001 dan PM Nomor 33 Tahun 2015 secara khusus mengatur mengenai Mekanisme Pengendalian dan Pemeriksaan Keamanan di Bandar Udara.

ATURAN I: PENGENDALIAN JALAN MASUK KE DAERAH KEAMANAN TERBATAS

Menimbang bahwa dalam rangka pembinaan terhadap keamanan penerbangan, maka dengan ini Menteri Perhubungan telah menetapkan Program Keamanan Penerbangan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara.

Definisi Bandara dan Keamanan Penerbangan

Menurut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1), Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Lanjutannya di Ayat (3), Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.

Kawasan Terbatas Bandar Udara
Sumber: Tikita.Co.Id

Definisi Pengendalian dan Pemeriksaan Keamanan

Menurut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (5), Pengendalian Keamanan (Security Control) adalah penerapan suatu teknik atau tindakan untuk mencegah disusupkannya atau terbawanya barang dilarang (Prohibited Items) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Lanjutannya di Ayat (6), Pemeriksaan Keamanan (Security Screening) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi barang dilarang (Prohibited Items) yang dapat digunakan untuk melawan hukum.

Definisi Daerah Keamanan Terbatas

Menurut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (7), Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area) adalah daerah-daerah tertentu di dalam bandar udara maupun di luar bandar udara yang diidentifikasikan sebagai daerah berisiko tinggi untuk digunakan kepentingan Keamanan Penerbangan, penyelenggara bandar udara, dan kepentingan lain untuk digunakan kepentingan penerbangan dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan Pemeriksaan Keamanan.

Definisi Daerah Steril, Terbatas, dan Publik

Menurut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (8), Daerah Steril (Sterile Area) adalah dadran tertentu di dalam daerah keamanan terbatas (Security Restricted Area) yang merupakan daerah pergerakan penumpang sampai dengan naik ke pesawat udara dan daerah tersebut selalu dalam pengendalian dan pengawasan.

Lanjutannya di Ayat (9) dan (10), Daerah Terbatas (Restricted Area) adalah daerah tertentu di banda udara dimana penumpang dan atau non penumpang memiliki akses masuk dengan persyaratan tertentu. Sedangkan Daerah Publik (Public Area) adalah daerah-daerah pada Bandar Udara yang terbuka untuk umum atau publik.

Secara lengkap mengenai PERMENHUB Nomor PM 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara dapat diunduh DISINI.

Catatan:

ATURAN 2: KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN

Menurut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1), keamanan dan keselamatan penerbangan adalah suatu kondisi untuk mewujudkan penerbangan dilaksanakan secara aman dan selamat sesuai dengan rencana penerbangan. Sedangkan pada Ayat (2) dijelaskan bahwa keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum.

Lanjutannya di Ayat (3), keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya.

Khusus mengenai barang bawaan penumpang terutama dalam bentuk senjata, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, terutama pada Bagian Ketujuh mengenai Pemeriksaan Keamanan di Bandar Udara, dalam Pasal 60 dijelaskan, sebagai berikut:

  1. Penumpang pesawat udara yang membawa senjata wajib melaporkan dan menyerahkannya kepada perusahaan angkutan udara.
  2. Senjata yang diterima oleh perusahaan angkutan udara untuk diangkut, disimpan pada tempat tertentu di pesawat udara yang tidak dapat dijangkau oleh penumpang pesawat udara.
  3. Pemilik senjata diberi tanda terima sebagai tanda bukti penerimaan senjata oleh perusahaan angkutan udara.
  4. Perusahaan angkutan udara bertanggung jawab atas keamanan senjata yang diterima sampai dengan diserahkan kembali kepada pemiliknya di bandar udara tujuan.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan, penyimpanan dan penyerahan senjata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.

Secara lengkap aturan PP RI Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan dapat diunduh DISINI.

Demikian tulisan Blogger Borneo mengenai Pengendalian dan Pemeriksaan di Bandar Udara. Karena tulisan ini sifatnya terbuka maka diantara kawan-kawan ada yang mau menambahkan aturan terkait lainnya bisa langsung berkomentar dibawah ini. (DW)

You might also like More from author

Comments

Proses...